Cara Mudah Periksa Pajak Kendaraan Jakarta, Bisa Dari Rumah
22 April 2024, 10:00 WIB
Siasat orang akali pajak kendaraan bermotor sangatlah banyak, termasuk dengan menggunakan nama perusahaan
Oleh Adi Hidayat
TRENOTO – Polisi mengatakan bahwa ada banyak siasat orang akali pajak kendaraan bermotor. Kondisi tersebut tentunya merugikan negara karena pajak digunakan untuk membangun banyak fasilitas.
Salah satu paling umum digunakan adalah dengan menggunakan nama orang lain. Cara tersebut cukup efektif dan sudah banyak dilakukan oleh beragam kalangan.
Namun ada cara lain yang tidak kalah efektif yaitu menggunakan menggunakan nama perusahaan. Hal ini karena pajak kendaraan atas nama perusahaan terbilang kecil sehingga akan menguntungkan bagi pemilik.
Cara tersebut diungkapkan Brigjen Pol Drs. Yusri Yunus, Dirregident Korlantas Polri beberapa waktu lalu. Menurutnya, akal-akalan dilakukan untuk menghindari pajak progresif di beberapa daerah.
“Pajak untuk mobil perusahaan itu kecil sekali, rugi negara ini. Makanya kita usulkan pajak progresif dihilangkan saja, biar orang yang punya banyak kendaraan senang, tidak perlu pakai nama PT lagi,” paparnya.
Tak hanya itu, Ia juga kembali mengusulkan agar biaya balik nama kendaraan bermotor (BBN2) dihapuskan. Pasalnya selama ini banyak pembeli mobil bekas enggan melakukan balik nama karena biayanya terlalu besar.
“Kami usulkan agar balik nama dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Biar masyarakat mau bayar pajak,” tegas Yusri.
Ia juga menyatakan akan mengusulkannya langsung kepada kepala daerah mulai dari gubernur hingga bupati. Hal itu demi pendapatan daerah meningkat sehingga fasilitas publik dapat maksimal diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.
Pihak Kepolisian tengah bekerjasama sama dengan PT Jasa Raharja dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyatukan data. Pasalnya saat ini telah terjadi perbedaan jumlah kendaraan bermotor.
Perbedaan tersebut disebabkan oleh banyak sebab, termasuk karena pemilik tidak melaporkan kendaraannya. Umumnya masyarakat yang sudah tidak melaporkan karena sudah hilang, rusak atau tidak bayar pajak sehingga datanya terhapus.
Padahal menurut Yusri, perbedaan data tersebut bisa berdampak besar khususnya pada pemerintah daerah. Hal ini karena akan mempengaruhi data kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak yang digunakan untuk melakukan pembangunan.
“Kami sedang mengatur single data untuk menyatukan dan menyamakan semua data,” tegas Yusri.
Artikel Terpopuler
Artikel Terkait
22 April 2024, 10:00 WIB
19 April 2024, 21:54 WIB
02 April 2024, 21:31 WIB
06 Maret 2024, 09:00 WIB
12 Februari 2024, 14:45 WIB
Terkini
23 April 2024, 13:00 WIB
Neta akan bawa SUV baru rakitan lokal di ajang PEVS 2024 untuk menarik lebih banyak konsumen Tanah Air
23 April 2024, 12:59 WIB
Bermain di dalam kendaraan display tanpa pengawasan orang tua, bocah tabrakkan Chery Omoda E5 ke tembok mal
23 April 2024, 10:00 WIB
Citroen C3 Aircross bakal meluncur hari ini, menjadi penantang Toyota Rush dan Daihatsu Terios di Indonesia
23 April 2024, 09:56 WIB
Masa depan Marc Marquez di MotoGP masih belum jelas, sebab kontraknya bersama Gresini bakal segera berakhir
23 April 2024, 08:00 WIB
Barcode Gokart sediakan mainan baru bagi masyarakat yang menyukai tantangan dan kecepatan namun tetap nyaman
23 April 2024, 07:00 WIB
Toyota akui tantangan di kuartal kedua 2024 akan beragam dan harus dihadapi seluruh pabrikan kendaraan
23 April 2024, 06:10 WIB
Layanan SIM keliling Bandung bisa untuk perpanjang SIM A dan C, berikut kami rangkum jadwal dan lokasinya
23 April 2024, 06:00 WIB
Ganjil genap Jakarta hari ini diawasi oleh petugas dan kamera ETLE di sejumlah titik agar masyarakat disiplin