Strategi China Hadapi Krisis Bahan Baku Ban
28 Desember 2023, 15:30 WIB
Meski sudah ada persetujuan terkait perpanjangan diskon PPnBM, aturan terkait hal ini masih dalam tahap finalisasi
Oleh Dian Tami Kosasih
TRENOTO – Meski Insentif pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah atau PPnBM DTP 100 persen dipastikan berlanjut, Airlangga Hartanto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan, regulasi terkait hal ini sedang difinalisasi.
"Mungkin dalam waktu dekat ini akan keluar peraturannya," kata Airlangga dilansir Antara, Selasa (1/2/2022).
Saat konferensi pers PPKM di Jakarta, Ketua Umum DPP Partai Golkar ini juga menyebut, Presiden Joko Widodo telah mengarahkan berbagai kegiatan terkait dengan pemulihan ekonomi.
"Kita juga perlu meningkatkan serapan anggaran karena ini tentu terkait dengan adanya Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) di bulan Maret dan April 2022," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menyetujui diskon PPnBM 100 persen pada mobil di bawah Rp 200 juta atau LCGC (Low Cost Green Car). Namun, kebijakan ini hanya berlaku sepanjang kuartal I 2022.
Meski kuartal II sudah berlaku, PPnBM yang diberikan akan dipangkas oleh pemerintah sebesar 2 persen. Kembali mengalami perubahan, untuk kuartal III pemerintah akan memangkas 1 persen.
"Saat ini PPnBM LCGC sebesar 3 persen, artinya 3 persen PPnBM untuk LCGC ditanggung pemerintah. Kuartal II ditanggung pemerintah 2 persen, kuartal III ditanggung pemerintah 1 persen dan kuartal IV konsumen bayar penuh sesuai tarifnya 3 persen," ujarnya.
Selanjutnya untuk PPnBM produk otomotif seharga Rp200 hingga Rp250 juta juga mendapatkan diskon dari pemerintah, meski tak seluruhnya ditanggung. Khusus mobil dengan tarif tersebut, PPnBM normal yang seharusnya dibayar, yakni 15 persen.
"Kuartal I sebesar 50 persen itu ditanggung pemerintah, jadi masyarakat membayar 7,5 persen. Lalu di kuartal II sudah harus membayar full yakni sebesar 15 persen," tutur Airlangga.
Selain sektor otomotif, Pemerintah juga memberikan insentif fiskal properti atau Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga Juni 2022 dan front loading bantuan sosial.
"Yaitu perluasan bantuan tunai bagi pedangan kaki lima (PKL), warung dan nelayan dengan jumlah peserta diperkirakan 2,76 juta orang, yaitu 1 juta PKL dan pemilik warung, 1,76 juta nelayan serta penduduk ekonomi miskin ekstrim. Besaran bantuan yang diberikan yakni Rp600 ribu," ucapnya.
Pemberian bantuan tersebut akan mulai dilaksanakan pada kuartal I 2022. Secara keseluruhan, total anggaran yang telah disiapkan pemerintah dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sepanjang tahun ini mencapai Rp451 triliun.
Artikel Terpopuler
Artikel Terkait
28 Desember 2023, 15:30 WIB
07 Desember 2023, 19:54 WIB
21 Juli 2023, 11:00 WIB
08 Juni 2023, 07:00 WIB
20 Februari 2023, 21:30 WIB
Terkini
27 April 2024, 08:00 WIB
Tarif Tol Bali Mandara naik hari ini, berlaku untuk semua golongan termasuk sepeda motor yang melintas
27 April 2024, 07:12 WIB
Hingga batas waktu yang telah ditentukan, Jeep Rubicon Mario Dandy Satriyo tidak laku dilelang Kejari Jaksel
26 April 2024, 21:00 WIB
Penjualan kendaraan listrik murni atau BEV tengah lesu, pabrik EV Hyundai akan mulai produksi mobil hybrid
26 April 2024, 20:00 WIB
Penjualan Suzuki Maret 2024 naik 14 persen dibanding bulan sebelumnya berkat XL7 Hybrid yang laris manis
26 April 2024, 19:25 WIB
Merujuk data dari rilis resmi KFA, gaji Pratama Arhan mencapai Rp 9 miliar atau setara dengan Hyundai Ioniq 6
26 April 2024, 19:16 WIB
Dua model hadir buat konsumen Indonesia, ini spesifikasi GAC Aion Y Plus yang bakal jadi rival BYD Atto 3
26 April 2024, 17:12 WIB
Hyundai Ioniq 6 direcall karena adanya kesalahan pemasangan baut dan bisa menyebabkan kerusakan lebih luas
26 April 2024, 17:04 WIB
Harga Vespa Rizky Ridho mulai Rp 30 jutaan saja, seperti ditemukan KatadaOTO di laman jual beli motor bekas