Kereta Gantung Puncak, Solusi Urai Macet Berbiaya Rp7.31 Triliun

Pembuatan kereta gantung puncak dipercaya menjadi solusi urai kemacetan dan tentu memiliki beragam tantangan

Kereta Gantung Puncak, Solusi Urai Macet Berbiaya Rp7.31 Triliun
Photo: 123RF

TRENOTO – Menjadi destinasi wisata favorit, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus mencari cara mengatasi kemacetan di wilayah Puncak, Jawa barat. Salah satu yang tengah menjadi sorotan adalah pembangunan kereta gantung Puncak.

Melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), kajian awal pembangunan telah dilakukan. Hasilnya, biaya yang sangat besar menjadi tantangan apabila pemerintah menggunakan opsi ini.

"Karena bentuk kajian awal ini adalah Outline Business Case maka sudah muncul perhitungan awal kemungkinan proyek dapat melibatkan investasi swasta dengan skema KPBU," kata Jumardi, Direktur Prasarana BPTJ dalam keterangan resminya, Minggu (20/3/2022).

BPTJ dalam kajiannya juga menyebut bahwa pembangunan moda transportasi berbasis rel di kawasan Puncak akan menggunakan kombinasi Kereta AGT dan Kereta Gantung. Biaya yang harus dikeluarkan mencapai Rp7.31 triliun.

Jumlah tersebut meliputi beberapa komponen mulai dari pembangunan Kereta AGT sebesar Rp6.32 triliun dan Kereta Gantung Rp 1 triliun. Biaya tambahan Rp693 miliar juga harus dikeluarkan untuk pembebasan lahan.

Photo : NTMC Polri

Selain biaya pembangunan, Jumardi  menegaskan kajian yang dilakukan pihaknya juga menghitung biaya operasional pendapatan utama dan pendapatan tambahan. Termasuk kelayakan ekonomi keuangan maupun nilai value for money.

Hasilnya, investasi  dengan pihak swasta melalui Badan Usaha (KPBU) menjadi jalan paling memungkinkan. Dukungan dari Pemerintah pun tetap dibutuhkan terutama dalam hal pembebasan tanah, penyediaan tambahan prasarana pendukung, subsidi tarif hingga jaminan terhadap risiko terminasi perjanjian.

"Hasil kajian ini sudah kami sosialisasikan pekan kemarin kepada segenap stakeholder baik kelembagaan pemerintah pusat maupun daerah yang berkaitan dengan penanganan permasalahan Kawasan Puncak," jelasnya.

Dari titik ini kelanjutan opsi pembangunan transportasi massal berbasis rel di Puncak masih membutuhkan pendalaman lebih panjang, terlebih dari sisi Pemerintah Pusat maupun Daerah. Aspek yang perlu perhatian selain besarnya kebutuhan pembiayaan dan penanganan adalah dampak sosial juga koordinasi antar kelembagaan.

"Saya kira pembangunan transportasi massal berbasis rel hanya salah satu jenis pendekatan yang mungkin dilakukan. Untuk mengatasi masalah kemacetan Kawasan Puncak tetap perlu dikembangkan berbagai pendekatan lain," tutup Jumardi.

Artikel Terkait