Pembelian Pertalite Dibatasi, Mobil Bermesin 2.000 cc Dilarang

Pembelian Pertalite dibatasi pemerintah dan mobil bermesin 2.000 cc dilarang untuk membeli agar kondisi dapat stabil

Pembelian Pertalite Dibatasi, Mobil Bermesin 2.000 cc Dilarang
Photo: 123rf

TRENOTO – Tingginya harga bahan bakar dunia menyebabkan sejumlah BBM non subsidi mengalami kenaikan drastis. Akibatnya, banyak dari pengguna BBM non subsidi beralih menggunakan Pertalite yang harganya masih ditahan oleh Pemerintah.

Sayangnya, para pengguna mobil dengan kapasitas besar rupanya juga melakukan hal serupa sehingga subsidi dianggap tidak tepat sasaran. Oleh karena itu pemerintah melalui BPH Migas berencana membuat aturan agar pembelian Pertalite dibatasi.

Salah satu pembatasannya adalah dilarangnya mobil berkapasitas 2.000 cc membeli bahan bakar tersebut. Pasalnya mesin berkapasitas besar umumnya digunakan pada kendaraan mewah dan seharusnya menggunakan bbm dengan standar lebih tinggi.

Photo : Pertamina

Perlu diketahui bahwa konsumsi BBM RON 90 telah mencapai lebih dari 50 persen dari kuota yang ditetapkan pada APBN per 31 Mei 2022. Kondisi tersebut tentunya harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah.

"Pertalite telah tersalurkan sebanyak 11,69 juta kiloliter atau 50,74 persen dari kuota 23,04 juta kiloliter," kata Kepala BPH Migas Erika Retnowati dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta.

Semakin sedikitnya jumlah kuota tersebut pun membuat Kementerian ESDM mengusulkan penambahan kuota Pertalite sebanyak 5.45 juta kiloliter. Maka total kuota BBM akan meningkat menjadi 28.5 juta kiloliter.

Photo : MyPertamina

Tak hanya Pertalite, pemerintah juga tengah mengusulkan penambahan kuota untuk solar sebanyak 2.29 juta kiloliter. Dengan demikian maka jumlah kuota solar akan meningkat menjadi 17.39 juta kiloliter dan diharapkan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Namun, semua itu dirasa masih kurang sehingga pemerintah berencana untuk melakukan pengetatan penjualan. Caranya adalah mewajibkan pembelian BBM bersubisidi menggunakan aplikasi MyPertamina.

Aturan tersebut rencananya akan dilaksanakan pada 1 Juli 2022 dan diharapkan masyarakat segera melakukan pendaftaran. Bila tidak bisa melakukan pendaftaran maka mau tidak mau pelanggan harus melakukan pembelian bensin non subsidi seperti Pertamax.

Sebenarnya ada banyak keuntungan bila melakukan pembelian menggunakan aplikasi tersebut. Salah satunya adalah pelanggan bisa mendapatkan poin yang bisa ditukarkan beragam hadiah menarik.

Selain itu, karena aplikasi sudah terhubung dengan LinkAja maka pembayaran bisa dilakukan secara non tunai. Maka diharapkan transaksi pembayaran bisa dilakukan lebih cepat.

Artikel Terkait